TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Selayang Pandang

Pesatnya kemajuan dan penetrasi Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) terus terjadi dan semakin jauh mempengaruhi aspek kehidupan manusia saat ini. Untuk aspek ekonomi, penggunaan TIK yang semakin tinggi telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan sumbangan TIK pada perekonomian nasional tahun 2013 lalu, telah mencapai Rp 130 Triliun, hanya dari aktivitas transaksi elektronik (e-Commerce). 

Melalui pemanfaatan secara luas kegiatan yang menggunakan TIK tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan perekonomian yang mengenalkan dan memasarkan produk lokal, serta sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat dengan memberikan/ menyebarluaskan suatu informasi, selain itu dapat pula memudahkan urusan dan mempermudah layanan pemerintahan disektor pelayanan publik (e-Government). Untuk mewujudkan pemanfaatan TIK harus juga ditunjang dengan pembangunan yang berkeadilan, dimana semua daerah harus dapat mengakses informasi seluas-luasnya dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi. Pembangunan sarana dan prasarana TIK diharapkan mampu mempercepat waktu dan pelayanan birokrasi serta transparansi dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Selaras dengan itu, pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yakni SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasisi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mengemban tugas dan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. 

Setiap OPD di lingkungan Sumatera Selatan berupaya untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu OPD yang baru dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menuangkan langkah-langakah untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.