TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian

Tugas :

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunya tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemeritah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan pengguanaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi inta Pemerintah Provinsi

Fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Goverment dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastrukutu dasar data center dan persandian, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi Provinsi;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelenggaraan dibidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internetn layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan public dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi      3 (tiga) seksi yaitu :