TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Tugas :

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknisi dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi

Fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  2. Penyiapan bahan pelaksanan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  5. Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
  6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;dan
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu :