TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Tugas :

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tuags menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
  6. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :