TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Berita Sumsel
| Back

Rabu, 14 Oktober 2020 (15:11)

HD Menerima Korwil II Korsupgah KPK RI beserta Jajaran.

Palembang, sumselprov.go.id - Terkait  penerimaan dari pajak, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru punya terobosan maupun solusi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terbaru terkait penghapusan pembayaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menunggak lebih dari satu tahun. Kebijakan ini ditetapkan per 1 Oktober. 

Hal tersebut diutarakannya saat menerima Koordinator wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) RI, Asep Rahmat Suwandha dan 
Kepala Satuan Tugas Wahyudi beserta jajarannya di ruang tamu Gubernur, Rabu (14/10/2020)

"Perpanjangan program tersebut dan penghapusan pembayaran pajak bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus upaya memulihkan kembali ekonomi dampak wabah COVID-19," ujarnya 

Berdasarkan kebijakan gubernur ini apabila wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun, maka wajib pajak tersebut cukup membayar pokok kendaraan selama satu tahun ditambah pokok pajak kendaraan tahun berjalan.

"Terkait dalam hal aset, Saya ingin Pemprov  Sumsel duduk bersama dengan BPN agar semua permasalahan akan cepat diselesaikan dan solusinya dibuat ujar Gubernur Herman Deru (HD)

Deru menaruh harapan besar kepada KPK RI agar dapat memberikan pendampingan dan terus mengingatkan jajarannya dalam hal pengelolaa keuangan negara. 

Lanjutnya, Ia sepakat dengan KPK melakukan  pencegahan dini terjadinya tindakan yang mengarah pada korupsi diamping terus menanamkan kerja otentik, konkrit, kerja nyata dan mengutamakan produk pada jajarannya.

Ditambahkannya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan kebijakan dan regulasi, intruksi/arahan maupun peraturan UU, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negera sampai dengan penyelamatan keuangan atau aset negara

"Mari kita dukung Sumsel sebagai Whistle Blowing System' (WBS) sebagai langkah awal pencegahan dan pemberantasan korupsi" tutupnya  

Turut hadir, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat    Dr. Akhmad Najib, S.H., M.Hum, Kadiskominfo H. Achmad Rizwan, S. STP, MM, Ka  BPKAD , H Akhmad Mukhlis SE, M.Si, Inspektur Prov. Sumsel     Bambang Irawan SE., MM.,Ak.,CA

Tim Media Dinas Kominfo Prov. Sumsel