TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Berita Sumsel
| Back

Jumat, 06 Desember 2019 (15:22)

Hadiri Rakorgab Karhutlah, Gubernur Herman Deru Fokus Pencegahan

Jakarta, sumselprov.go.id - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru dalam laporannya secara terang-terangan mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi saat menanggulangi Karhutlah 2019.

“Selain minimnya peralatan, Ia juga mengeluhkan kurang update nya informasi mengenai keberadaan titik hotspot” ujar Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Tingkat Kementerian/Lembaga Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar oleh Menkopolhukam di Gedung Dr Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (6/12).

Gubernur Herman Deru uraikan, kami di daerah ingin ada pembenahan IT, karena selama ini informasi titik api yang kami terima selisih waktunya bisa sampai 5-6 jam. Jadi ketika tim bergerak memadamkan kadang api sudah padam atau sudah terlanjur besar

Selain itu data tersebut menurutnya masih terlalu luas per provinsi. Sementara untuk pemadaman yang cepat data titik api yang diperlukan hendaknya sudah dipetper kecamatan.

"Karena di lahan ini kadang jangkauan petugas di desa terdekat dengan titik hot spot itu bisa puluhan Km jar dgn desa terdekat jaraknya bisa mencapai puluhan Km. Soalnya kebakaran ini sangat masif dan sporadis," jelas Herman Deru.

Lanjut Herman Deru, kendala lainnya keterbatasan sumber air dan tangki untuk mensuplai air. Sementara di permukaan gambut justru air tidak boleh kurang dari 40 cm dan pihaknya juga harus membuat kanal-kanal, sehingga menyulitkan langkah-langkah antisipasi.

"Titik hotspot yang terpantau hanya mengindikasikan titik panas bukan kebakaran karena informasi belum real time dan update," jelasnya.

Sedikitnya ada 6 rekomendasi diajukan Gubernur Herman Deru untuk mengatasi kendala pemadaman Karhutlah di Sumsel. Yang pertama penguatan kegiatan pencegahan karhutla dengan cara pelibatan masyarakat melalui sosialsiasi patroli dan pengawasan ketat secara bersama Pemda, kecamatan hingga desa,

Kemudian perkuatan kelembaga desa dalam pencegahan karhutla yaitu penyiapan dana ke masyarakay untuk tidak membakar di musim kering serta memantau lingkungan sekitar dan melaporkan secara periodik kondisi lingkungan.

Mengusulkan untuk peninjauan kembali peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 10 Tahun 2010 tentnag mekansime pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla dan atau lahan.

"Kesimpulan belum ada, ini baru sebatas pengarahan untuk dilaporkan ke Presiden. Karena kendala dan penanganan Karhutla untuk daerah berbeda-beda dan ini perlu sinkronisasi. Namun di Sumsel Saya akan lebih fokus pencegahan dilakukan mulai dari desa yang terpapar karena titiknya paling dekat dengan kejadian. Dan tidak menunggu birokrasi untuk segera melakukan pemadaman," pungkas Herman Deru.

Rakorgab ini dipimpin langsung oleh Menkopolhukam Prof Mahfud MD didampingi Mendagri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial RI Julian Fiter Batubara, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Jenderal Pol Drs Idham Aziz.

MC Diskominfo Prov Sumsel/TM