TERKINI  
   
  • Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan visi-misi masa jabatan 2018-2023 di Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, Senin (8/10/2018). Visi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua dan lima misi yaitu pertama Membangun Sumatera Selatan, berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan, kedua meningkatan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas, ketiga mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif. Misi yang keempat yaitu membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pebangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah, dan kelima meningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Berita Nasional
| Back

Kamis, 08 Agustus 2019 (00:37)

8 Kapolda Akan Dicopot Jika Tidak Bisa Tangani Karhutla

Jakarta, sumselprov.go.id -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) fokus kepada delapan Polda untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Apabila delapan Polda itu tidak cakap dalam mengatasi Karhutla, maka Kapori Jenderal Tito Karnavian bisa mencopot Kapolda dan jajaran.

Demikian disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/8).

"Apabila delapan Polda tersebut, Kapolda dan polresnya tidak melaksanakan mitigasi maksimal, maka akan diambil tindakan tegas, berupa copot dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," tegas Dedi.

Meski tidak merinci delapan polda yang difokuskan untuk menangani Karhutla itu, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini menyebut Korps Bhayangkara berkomitmen untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait penanganan Karhutla.

Sebelumnya, Jokowi sapaan akrab Kepala Negara kembali mengancam mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi Karhutla di daerahnya.

"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tidak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi beberapa waktu lalu. 

TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel