TERKINI  
   

Berita Sumsel
| Back

Senin, 05 November 2018 (21:15)

Sumsel Berhasil Implementasikan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018

Jakarta sumselprov.go.id- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” di lingkungan Badan Publik di Indonesia dengan cara melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Begitu yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 5/11.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meraih penganugerahan keterbukaan informasi tahun 2018 dengan capaian kualifikasi "Menuju Informatif" terhadap implementasi keterbukaan informasi publik melalui hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Pusat.

“Komisi Informasi memberikan penilian akhir dengan kualifikasi Badan Publik yaitu Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100, Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9, Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9, Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9, dan Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9”, jelas Gede.

Ia mengungkapkan bahwa Tahun ini, monitoring dan evaluasi dilakukan kepada 460 (empat ratus enam puluh) Badan Publik, yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publik

“Monitoring dan evaluasi terhadap kuesioner dengan indikator yaitu Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat”, katanya.

Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Turut Hadir Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya untuk menerima penganugerahan keterbukaan informasi tahun 2018 itu, didampingi Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, Jon Kenedy dan Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik (PIP) Diskominfo Provinsi Sumsel, Amrullah.

MC Diskominfo Prov. Sumsel/PE/AM